Anggaran Payakumbuh Melonjak Rp139 Miliar, Zulmaeta Tekankan Manfaat Nyata untuk Rakyat
KabaSumbar - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026 berubah signifikan. Pendapatan daerah bertambah Rp138,83 miliar, sementara belanja meningkat hampir Rp139 miliar.
Perubahan tersebut mendapat persetujuan DPRD Kota Payakumbuh. Tujuh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026).
Persetujuan itu menjadi pijakan bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menyesuaikan program dan kegiatan hingga akhir tahun anggaran, sekaligus memastikan kebijakan fiskal daerah tetap menjawab kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengatakan, persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif bukan sekadar memenuhi tahapan administratif dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk menghadirkan kebijakan yang realistis, terukur dan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
“Proses yang telah kita lalui bukan semata-mata merupakan pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun juga merupakan perwujudan dari komitmen bersama untuk menghadirkan kebijakan anggaran yang lebih responsif, realistis, terukur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” kata Zulmaeta dalam rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Payakumbuh.
Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah meningkat dari Rp650,30 miliar menjadi Rp789,13 miliar atau bertambah Rp138,83 miliar.
Pada sisi belanja, anggaran meningkat dari Rp752,34 miliar menjadi Rp891,33 miliar, bertambah Rp138,99 miliar.
Perubahan tersebut mendapat persetujuan DPRD Kota Payakumbuh. Tujuh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026).
Persetujuan itu menjadi pijakan bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menyesuaikan program dan kegiatan hingga akhir tahun anggaran, sekaligus memastikan kebijakan fiskal daerah tetap menjawab kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengatakan, persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif bukan sekadar memenuhi tahapan administratif dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk menghadirkan kebijakan yang realistis, terukur dan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
“Proses yang telah kita lalui bukan semata-mata merupakan pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun juga merupakan perwujudan dari komitmen bersama untuk menghadirkan kebijakan anggaran yang lebih responsif, realistis, terukur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” kata Zulmaeta dalam rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Payakumbuh.
Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah meningkat dari Rp650,30 miliar menjadi Rp789,13 miliar atau bertambah Rp138,83 miliar.
Pada sisi belanja, anggaran meningkat dari Rp752,34 miliar menjadi Rp891,33 miliar, bertambah Rp138,99 miliar.
Walikota Zulmaeta teken persetujuan APBD Perubahan 2026
Dengan perubahan tersebut, struktur APBD mengalami defisit sebesar Rp102,20 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp105,20 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp3 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp102,20 miliar.
Zulmaeta menyebut persetujuan bersama tersebut merupakan hasil pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD yang dilandasi komitmen untuk menjaga kesinambungan pembangunan Kota Payakumbuh.
“Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini merupakan hasil dari proses panjang yang dilandasi komitmen kebersamaan dan tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan pembangunan daerah,” ujarnya.
Sebelum keputusan diambil, DPRD telah mencermati jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi serta laporan Badan Anggaran. Setelah melalui seluruh tahapan pembahasan, tujuh fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Kini, tantangannya bukan lagi sekadar menyepakati angka-angka dalam dokumen anggaran. Zulmaeta meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap program dan kegiatan yang telah diakomodasi dalam perubahan APBD benar-benar dilaksanakan sesuai target.
Ia juga mengingatkan agar proses penyusunan anggaran 2027 dilakukan lebih cermat dengan berpijak pada prioritas pembangunan serta kebutuhan riil masyarakat.
“Setiap program dan kegiatan harus disusun berdasarkan prioritas pembangunan, kebutuhan riil masyarakat, kemampuan keuangan daerah dan target kinerja yang jelas,” katanya.
Menurutnya, besarnya anggaran yang dikelola pemerintah daerah harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah anggaran dituntut mampu memperkuat pelayanan publik, menggerakkan ekonomi masyarakat dan menopang pembangunan yang berkelanjutan.
“Semoga keputusan yang kita ambil pada hari ini menjadi keputusan yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang semakin maju, sejahtera dan berdaya saing,” pungkasnya. (debby)
