Rupiah Tembus Rp18.000 Per Dolar AS, Terlemah Sepanjang Sejarah, BI Lakukan Intervensi Darurat
KabaSumbar -- Angka itu akhirnya muncul juga. Rp18.000 per dolar AS. Kamis pagi (4/6/2026), nilai tukar rupiah menembus level yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Bukan sekadar pelemahan biasa, ini rekor.
Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 37 poin ke posisi Rp18.003 per dolar AS. Belum berhenti di situ. Hingga pukul 09.15 WIB, kurs terus merosot ke Rp18.014,5 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS justru sedikit melemah ke level 99,44 ini artinya tekanan datang bukan semata dari kuatnya dolar, tapi juga dari lemahnya rupiah itu sendiri.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, langsung menyebut biang keroknya: konflik geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas. Konflik itu mendorong harga minyak dunia bertahan tinggi, memicu kekhawatiran inflasi global, dan membuat investor asing menarik dana dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika modal asing kabur, rupiah ikut terseret.
Tapi ada masalah yang lebih dekat dari sekadar geopolitik. Surplus neraca perdagangan Indonesia anjlok dari US$3,32 miliar menjadi hanya US$89 juta. Ini bukan angka kecil yang bisa diabaikan. Surplus perdagangan adalah salah satu sumber utama dolar masuk ke Indonesia. Begitu angkanya melorot, tekanan pada rupiah hampir pasti mengikuti.
Indonesia juga masih importir minyak bersih. Ketika harga minyak naik sekaligus kurs melemah, tagihan impor energi membengkak dari dua arah sekaligus. Devisa terkuras lebih cepat dari yang bisa diisi.
Laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2026 yang terbit sehari sebelumnya ikut memperburuk sentimen pasar. Lembaga itu memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% tahun ini, dengan menyebut depresiasi rupiah sekitar 6 persen sejak Januari sebagai risiko inflasi yang nyata.
Bank Indonesia tidak menunggu. Destry menegaskan bank sentral akan terus hadir di pasar. "Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).
Intervensi dilakukan serentak di tiga jalur: transaksi NDF di pasar offshore, transaksi spot dan DNDF di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder.
BI juga memperketat pembelian valas. April lalu batasnya sudah dipangkas dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu per orang per bulan. Sejak 2 Juni 2026, batasnya dipangkas lagi menjadi US$25 ribu. Langkah ini untuk meredam permintaan dolar dari dalam negeri yang ikut menekan kurs.
Satu lagi instrumen yang terus didorong BI: Local Currency Transaction (LCT), yakni transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang masing-masing negara tanpa melewati dolar AS. Kerja sama ini sudah berjalan dengan China, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Hingga April 2026, nilai transaksi LCT mencapai US$22,7 miliar, hampir menyamai total sepanjang tahun lalu yang sebesar US$25,7 miliar.
Di luar pernyataan resmi pemerintah yang relatif tenang, nada dari kalangan ekonom berbeda. Mereka mengingatkan risiko PHK. Logikanya sederhana: perusahaan manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor menanggung biaya produksi yang tiba-tiba naik. Jika tidak bisa menaikkan harga jual, efisiensi tenaga kerja menjadi jalan pintas.
Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah secara khusus mengingatkan pemerintah soal dampak ke harga pangan. Ini bukan kekhawatiran abstrak, sebagian bahan pangan pokok Indonesia masih bergantung pada impor. Terigu, kedelai, bahkan sebagian gula. Ketika kurs melemah, harga impor bahan-bahan itu otomatis naik di tingkat importir, dan tekanan itu perlahan merambat ke pasar.
Istana, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, menyatakan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Pasar menunggu apakah pernyataan itu akan diikuti langkah nyata.
Yang Perlu Diantisipasi
Dalam waktu dekat, yang paling terasa adalah harga barang berbasis impor. Terigu, kedelai, elektronik, dan suku cadang mesin kemungkinan besar naik lebih dulu. Pelaku usaha kecil di Sumbar yang menggunakan bahan baku impor, termasuk pengusaha kuliner yang bergantung pada terigu perlu mulai menghitung ulang biaya produksi. Soal BBM, pemerintah masih menahan harga, tapi ruang fiskal untuk menanggung selisih harga impor energi semakin sempit.
Apakah Ini 1998?
Pertanyaan itu ramai beredar di media sosial sejak kemarin. Jawaban pendeknya: tidak sama. Cadangan devisa Indonesia masih di atas US$140 miliar, perbankan jauh lebih sehat, dan utang luar negeri lebih terkelola dibanding saat krisis dulu. Tapi ada yang perlu diingat, pada 1998, tidak ada yang menyangka seberapa parah krisis bisa berkembang. Kewaspadaan bukan kepanikan, tapi juga bukan sesuatu yang bisa diabaikan.
